.png)
Teks Eksposisi Kinerja Wakil Rakyat (Prakasita N.H.)
Nama :
Prakasita Nirwesti Hapsari
No : 29
Kelas : X.2
Tema : Wakil Rakyat
No : 29
Kelas : X.2
Tema : Wakil Rakyat
Teks Eksposisi
Kinerja
Wakil Rakyat
Pernyataan
pendapat :
Masyarakat Indonesia dominan menilai kinerja anggota DPR RI tidak baik, ini berdasarkan hasil penelitian Institute Riset Indonesia (Insis). Dari penelituian yang mereka lakukan, 77% publik menilai kinerja DPR tidak baik dan semakin tidak baik. Kinerja mereka tidak memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelesaikan undang-undang dan sebagainya.
Masyarakat Indonesia dominan menilai kinerja anggota DPR RI tidak baik, ini berdasarkan hasil penelitian Institute Riset Indonesia (Insis). Dari penelituian yang mereka lakukan, 77% publik menilai kinerja DPR tidak baik dan semakin tidak baik. Kinerja mereka tidak memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelesaikan undang-undang dan sebagainya.
Argumen
1
48,5% masyarakat mengaku tidak puas soal kinerja DPR dalam membentuk UU. Sejumlah rancangan undang-undang masih menumpuk di meja DPR. Sampai bulan Juli 2009, tercatat hanya 197 RUU yang disahkan DPR sedangkan yang masih belum masih 87 RUU. Padahal berdasarkan program legislative nasional (Prolegnas), mereka harus menyelesaikan 282 RUU. Fungsi legislasi kedodoran. DPR lebih mengedepankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Padahal DPR diadakan tujuan utamanya adalah merumuskan undang-undang.
48,5% masyarakat mengaku tidak puas soal kinerja DPR dalam membentuk UU. Sejumlah rancangan undang-undang masih menumpuk di meja DPR. Sampai bulan Juli 2009, tercatat hanya 197 RUU yang disahkan DPR sedangkan yang masih belum masih 87 RUU. Padahal berdasarkan program legislative nasional (Prolegnas), mereka harus menyelesaikan 282 RUU. Fungsi legislasi kedodoran. DPR lebih mengedepankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Padahal DPR diadakan tujuan utamanya adalah merumuskan undang-undang.
Argumen
2
Beberapa waktu lalu tentang drama politik di Senayan yang menolak penetapan atau pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III di DPR RI. Hal memalukan tersebut tentu akan membuat Publik bertanya – tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Anggota komisi yang tidak memahami aturan atau Ruhut Sitompul yang tidak layak menjadi seorang pemimpin? Dua variabel ini mengindikasikan lemahnya demokrasi di Indonesia. Ketidak akuran anggota dewan tersebut tentu menjadi preseden buruk bagi citra DPR di mata publik. Seharusnya masyarakat dicerdaskan dengan bukti-bukti nyata kinerja positif wakil rakyat. Bukan di suguhkan melalui opini-opini pembodohan politik karya wakil rakyat.
Beberapa waktu lalu tentang drama politik di Senayan yang menolak penetapan atau pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III di DPR RI. Hal memalukan tersebut tentu akan membuat Publik bertanya – tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Anggota komisi yang tidak memahami aturan atau Ruhut Sitompul yang tidak layak menjadi seorang pemimpin? Dua variabel ini mengindikasikan lemahnya demokrasi di Indonesia. Ketidak akuran anggota dewan tersebut tentu menjadi preseden buruk bagi citra DPR di mata publik. Seharusnya masyarakat dicerdaskan dengan bukti-bukti nyata kinerja positif wakil rakyat. Bukan di suguhkan melalui opini-opini pembodohan politik karya wakil rakyat.
Argumen
3
Meningkatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para wakil rakyat, seperti, nonton film porno saat sidang, menjual agama untuk nikmat sesaat (kawin kontrak), hingga tindakan korupsi yang tiap tahun semakin meningkat. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada pemahaman masyarakat terhadap kualitas kerja eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia.
Meningkatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para wakil rakyat, seperti, nonton film porno saat sidang, menjual agama untuk nikmat sesaat (kawin kontrak), hingga tindakan korupsi yang tiap tahun semakin meningkat. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada pemahaman masyarakat terhadap kualitas kerja eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia.
Argumen 4
Tidak berjalannya fungsi-fungsi DPR seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi penyebab masyarakat tidak melihat tanggung jawab anggota DPR kepada konstituen di dapil masing-masing. "Karena tidak ada satu pun yang kita bisa lihat sebagai hasil kerja mereka dalam ketiga fungsi itu," paparnya. Lebih lanjut menurut Lucius, pada fungsi legislasi, DPR belum memulai apapun selain revisi UU MD3 yang berkaitan dengan kepentingan anggota DPR sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, fungsi budgeting dan pengawasan pun tidak terlihat.
Tidak berjalannya fungsi-fungsi DPR seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi penyebab masyarakat tidak melihat tanggung jawab anggota DPR kepada konstituen di dapil masing-masing. "Karena tidak ada satu pun yang kita bisa lihat sebagai hasil kerja mereka dalam ketiga fungsi itu," paparnya. Lebih lanjut menurut Lucius, pada fungsi legislasi, DPR belum memulai apapun selain revisi UU MD3 yang berkaitan dengan kepentingan anggota DPR sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, fungsi budgeting dan pengawasan pun tidak terlihat.
0 komentar: